LIVERPOOL — Liverpool Rebut Kembali Kendali Bus Kota Setelah Puluhan Tahun Privat

Di bawah bayang-bayang arsitektur klasik dan dinamika kota pelabuhan bersejarah Liverpool, sebuah perubahan mendasar dalam kehidupan sehari-hari warga tengah berlangsung. Selama lebih dari tiga dekade, para pengguna bus di kawasan perkotaan ini harus mengurut dada menghadapi sistem transportasi umum yang terfragmentasi, mahal, dan sering kali tidak terandalkan. Stigma bahwa transportasi bus hanyalah untuk kelas menengah ke bawah—sebuah pandangan populer di Inggris yang dipicu oleh kebijakan deregulasi era 1980-an—kini resmi ditumbangkan. Kota kelahiran The Beatles ini mengambil langkah berani dengan membawa kembali seluruh jaringan bus di bawah kendali publik.

Walikota Wilayah Perkotaan Liverpool, Steve Rotheram, menegaskan bahwa pergeseran ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pengakuan fundamental atas hak-hak warga. Pengembalian kendali bus ke tangan publik menandai berakhirnya eksperimen panjang privatisasi yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan masyarakat urban dan justru mengabaikan kepentingan penumpang demi keuntungan korporasi.

Akhir dari Dominasi Privatisasi dan Deregulasi

Privatisasi bus di luar London dimulai sejak berlakunya Transport Act 1986 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Kebijakan ini menyerahkan penentuan rute, tarif, dan jadwal sepenuhnya kepada perusahaan swasta berorientasi profit. Akibatnya, rute-rute yang dianggap tidak menguntungkan secara finansial dihapus begitu saja, meninggalkan ribuan warga di kawasan pinggiran terisolasi dari pusat ekonomi dan layanan kesehatan.

Data menunjukkan bahwa sejak deregulasi diterapkan di seluruh Inggris, jumlah penumpang bus di luar wilayah London merosot tajam hingga lebih dari 50 persen. Sebaliknya, tarif bus justru melonjak jauh melampaui tingkat inflasi nasional. Perusahaan swasta meraup keuntungan besar dari rute-rute padat penumpang, sementara pemerintah daerah terpaksa terus mengalirkan subsidi hanya untuk mempertahankan rute-rute vital yang ditinggalkan karena dianggap sepi.

"Pengalaman puluhan tahun ini mematahkan narasi bahwa pasar bebas selalu menghadirkan efisiensi," tegas Rotheram. Eksperimen privatisasi selama ini melahirkan layanan yang pincang dan diskriminatif bagi masyarakat yang menggantungkan mobilitas harian mereka pada moda transportasi darat ini.

Ketimpangan Sistemik Antara London dan Wilayah Regional

Hal yang paling memicu kekecewaan warga di luar ibu kota adalah ketimpangan sistemik antara London dan wilayah regional lainnya. Ketika seluruh kota di Inggris dipaksa menerima privatisasi total pada dekade 1980-an, London justru diizinkan mempertahankan sistem transportasi yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui badan resmi Transport for London (TfL).

Di London, pemerintah menentukan rute, tarif, dan standar kualitas, sementara operator swasta hanya bertindak sebagai kontraktor penyedia armada. Hasilnya, London memiliki jaringan bus yang sangat efisien, terjangkau, dan terintegrasi secara lancar. Berikut adalah perbandingan mendasar antara kedua model tersebut:

Ketimpangan inilah yang memicu keresahan bertahun-tahun di tingkat daerah. Rotheram mengingatkan bahwa warga di wilayah regional tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai warga kelas dua dalam mendapatkan akses layanan publik mendasar.

Restrukturisasi Skema Waralaba dan Restorasi Kepercayaan Publik

Melalui skema franchising (waralaba publik) yang baru diresmikan, Otoritas Gabungan Wilayah Perkotaan Liverpool kini memegang kendali penuh atas navigasi dan kebijakan operasional bus. Swasta tidak lagi bebas menaikkan tarif atau membatalkan rute secara sepihak. Seluruh pendapatan tiket akan masuk langsung ke kas daerah untuk diinvestasikan kembali ke dalam peningkatan kualitas armada, elektrifikasi bus ramah lingkungan, serta subsidi tarif bagi pelajar dan lansia.

"Selama puluhan tahun masyarakat diberitahu bahwa privatisasi akan menghadirkan layanan yang lebih baik. Namun pengalaman jutaan penumpang menunjukkan kenyataan sebaliknya. Kini saatnya menempatkan satu-satunya pihak yang benar-benar penting di garda depan: yaitu para penumpang," ujar Steve Rotheram.

Langkah strategis Liverpool ini menyusul manuver serupa yang telah dilakukan oleh Manchester Raya melalui skema Bee Network. Gelombang pengambilalihan kendali publik ini menjadi bukti lahirnya tren baru di Inggris, di mana transportasi umum kembali dipandang sebagai barang publik mendasar (public good) yang vital bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, bukan sekadar komoditas peretas keuntungan swasta semata.