Amnesty: Otoritas Iran Lakukan Kejahatan Kemanusiaan dalam Penindasan Protes

Organisasi hak asasi manusia internasional, Amnesty International, merilis temuan investigasi mendalam yang menyatakan bahwa otoritas keamanan Iran telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dalam meredam gelombang unjuk rasa massal sejak akhir tahun 2022. Tindakan represif yang menewaskan ratusan demonstran tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap populasi sipil.

Laporan tersebut menegaskan bahwa pola kekerasan brutal yang diterapkan aparat keamanan Teheran tidak berhenti pada aksi protes 2022, melainkan berlanjut dan bahkan diterapkan dalam skala yang lebih luas untuk membungkam demonstrasi-demonstrasi baru sepanjang tahun ini.

Kronologi dan Eskalasi Represi Pasca-2022

Operasi penindasan aparat keamanan Iran berakar dari gelombang protes nasional yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini pada September 2022. Amnesty International merangkum runtutan eskalasi kekerasan yang sistematis sebagai berikut:

1. September 2022: Kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral memicu aksi unjuk rasa di seluruh penjuru negeri; aparat merespons dengan peluru tajam, gas air mata, dan pemadaman akses internet total.
2. Akhir 2022 – Pertengahan 2023: Lebih dari 500 demonstran tewas, termasuk puluhan anak-anak, disertai penangkapan massal terhadap lebih dari 20.000 aktivis, jurnalis, dan warga sipil.
3. 2023 – 2024: Pengadilan menjatuhkan serangkaian vonis hukuman mati dalam proses peradilan kilat tanpa transparansi hukum, memicu kecaman global.
4. 2024 – Sekarang: Munculnya kembali unjuk rasa ekonomi dan sosial dihadapi aparat dengan pola kekerasan identik, memanfaatkan teknologi pengawasan mutakhir dan penahanan sewenang-wenang.

Pola Sistematis Pelanggaran Hukum Internasional

Berdasarkan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan pemenjaraan sewenang-wenang yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan institusional negara. Amnesty International mengidentifikasi bahwa seluruh elemen tersebut terpenuhi dalam operasi penumpasan protes di Iran.

"Penindasan terhadap demonstrasi baru tahun ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan represi tahun 2022, namun dijalankan dengan skala pengawasan dan kekerasan yang jauh lebih masif," ujar Raha Bahreini, Peneliti Senior Amnesty International untuk Urusan Iran, dalam wawancaranya dengan FRANCE 24.

Amnesty mencatat sejumlah metode pelanggaran berat yang terstruktur, antara lain:

• Penggunaan kekuatan mematikan secara tidak proporsional terhadap massa aksi damai.
• Penyiksaan fisik dan psikologis secara masif selama interogasi tahanan politik.
• Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di dalam fasilitas penahanan resmi maupun rahasia.
• Penggunaan eksekusi mati kilat sebagai instrumen represi politik untuk menciptakan efek jera.

Tuntutan Pembentukan Mekanisme Peradilan Internasional

Melihat sistem peradilan domestik Iran yang dinilai telah terkooptasi oleh kekuasaan otoriter, Amnesty International menegaskan bahwa impunitas pelaku tidak dapat dihentikan tanpa campur tangan komunitas internasional. Raha Bahreini menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera mengaktifkan mekanisme yurisdiksi universal.

Langkah konkret yang didesak meliputi pembentukan mekanisme peradilan pidana internasional independen guna mengumpulkan, mengamankan bukti forensik, serta menerbitkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat militer dan sipil Iran yang bertanggung jawab atas rantai komando penindasan tersebut.