Amnesty International Tuding Iran Lakukan Kejahatan Kemanusiaan dalam Protes 2022

Organisasi hak asasi manusia global, Amnesty International, merilis laporan komprehensif yang menyimpulkan bahwa otoritas Iran telah melakukan serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Tindakan represif terstruktur tersebut dilancarkan guna meredam gelombang protes massal bertajuk gerakan "Woman, Life, Freedom" yang mengguncang negara tersebut sepanjang akhir tahun 2022.

Laporan setebal puluhan halaman ini menyoroti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan—termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan paramiliter Basij—bukan sekadar ekses insidental di lapangan, melainkan bagian dari kebijakan negara yang terencana dan meluas untuk membungkam oposisi serta mempertahankan cengkeraman kekuasaan teokrasi Teheran.

Kronologi Represi: Dari Kematian Mahsa Amini hingga Eskalasi Kekerasan

Amnesty International mendokumentasikan lintasan represi sistematis yang dilakukan rezim Iran dalam menanggapi kemarahan publik:

1. September 2022 — Pemicu Awal: Gelombang demonstrasi meletus setelah kematian tragis Mahsa Jina Amini (22 tahun) dalam tahanan "polisi moral" Teheran akibat dugaan pelanggaran aturan berpakaian ketat. Kematian Amini memicu kemarahan lintas generasi dan etnis di seluruh provinsi.
2. Oktober - Desember 2022 — Pengerahan Kekuatan Mematikan: Otoritas Iran merespons unjuk rasa damai dengan kekuatan militer penuh. Aparat secara terbuka menggunakan peluru tajam, senapan berburu berpeluru timah (metal pellets), gas air mata pekat, serta pentungan untuk membubarkan massa.
3. 2023 hingga Sekarang — Fase Impunitas dan Eksekusi: Ratusan demonstran tewas seketika, ribuan mengalami luka permanen—termasuk kebutaan akibat tembakan langsung ke mata—dan puluhan ribu lainnya dipenjara sewenang-wenang tanpa akses bantuan hukum yang sah, yang berujung pada rentetan eksekusi mati pasca-pengadilan kilat.

"Pola kekerasan yang mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan sistematis, pemerkosaan dalam tahanan, dan penghilangan paksa memenuhi ambang batas hukum internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," tulis Amnesty International dalam pernyataan resminya.

Pola Pelanggaran Sistematis dan Kekerasan Seksual

Temuan Amnesty menggarisbawahi bahwa aparat keamanan Iran secara sadar menggunakan kekerasan seksual dan berbasis gender sebagai senjata teror psikologis. Korban—baik perempuan, laki-laki, maupun anak-anak di bawah umur—mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan terencana, serta penyiksaan fisik selama berada di pusat-pusat penahanan rahasia.

Selain penindasan fisik di jalanan, Teheran memberlakukan taktik intimidasi hukum berskala luas:

• Pemadaman Komunikasi Digital: Pemutusan akses internet nasional dan pemblokiran platform pesan daring untuk menyembunyikan bukti kebrutalan aparat dari mata dunia.
• Pengadilan Rekayasa: Penggunaan pengakuan paksa hasil penyiksaan fisik sebagai dasar vonis mati atas tuduhan ambigu seperti "permusuhan terhadap Tuhan" (moharebeh).
• Persekusi Keluarga Korban: Penangkapan kerabat korban yang menuntut keadilan atau sekadar berziarah ke makam anggota keluarga mereka.

Desakan Penegakan Yurisdiksi Universal Internasional

Mengingat sistem peradilan domestik Iran dinilai sepenuhnya telah terkooptasi oleh kekuasaan dan membiarkan impunitas absolut bagi pelaku pelanggaran, Amnesty International menyerukan langkah konkret dari komunitas global. Organisasi ini mendesak negara-negara anggota PBB untuk memulai penyelidikan kriminal berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

Langkah hukum lintas batas ini memungkinkan otoritas kehakiman di berbagai negara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan internasional dan mengadili pejabat militer maupun petinggi pemerintah Iran yang terbukti terlibat dalam rantai komando represi berdarah tersebut.